MAKALAH INTERAKSI MANUSIA DENGAN KOMPUTER
TENTANG KECANGGIHAN E-GOVERNMENT
Yang diampu oleh :
LORA KHAULA AMIFIA, S.Pd., M.Eng
DISUSUN OLEH:
1. ANDINI LESTARI : 5.15.04.11.0.014
2. DIAGUS SULAKSONO :5.15.04.11.0.032
3. DIAN TRIANA SUKMAWATI :5.15.04.11.0.033
4. JANUAR AGUNG SETYA RAMADHAN :5.15.04.11.0.059
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT
2017
BAB I
PENDAHULUAN
Mengingat bahwa kecenderungan pemakaian teknologi digital dalam organisasi publik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi, sejak awal harus disadari bahwa aplikasi e-government mesti dipersiapkan dengan matang supaya tidak terjadi kegagalan dan penurunan kinerja pelayanan. Terlebih dahulu harus dipahami bahwa diantara para pakar administrasi negara pun seringkali masih terjadi ketidaksepakatan mengenai definisi e-government, atau yang sering disingkat e-gov saja.Di Indonesia, konotasi tentang e-gov merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Tetapi dalam khazanah internasional, e-gov lebih merujuk kepada teknologi yang sudah tersedia secara luas di negara-negara maju, yaitu teknologi Internet.
Dari definisi sangat umum ini, dapat dilihat bahwa e-gov merujuk pada penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata-pemerintahan (governance) yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif, produktif dan responsif. Ketentuan bahwa yang terlibat di dalam e-gov mestinya adalah semua cabang atau instansi pemerintahan (arms of government) mengandung arti bahwa e-gov hendaknya diterapkan di lembaga eksekutif, legislatif, maupun judikatif.
Intinya dari pengertian ini ialah penggunaan teknologi internet yang diharapkan dapat menjadi wahana untuk mempercepat pertukaran informasi, menyediakan sarana layanan dan kegiatan transaksi dengan warga masyarakat, pelaku bisnis, dan tentunya pihak pemerintah sendiri. Dalam hal ini harus diingat bahwa yang lebih diutamakan adalah konsep transformasinya, bahwa e-gov bukan sekadar pemakaian teknologinya tetapi juga keharusan bahwa pemanfaatan teknologi membuat sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik akan lebih baik.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan-permasalahan timbul adalah sebagai berikut :
1. Apa itu E-Gouverment?
2. Apa saja masalah-masalah yang ada dalam E-Gouverment?
3. Apa saja solusi dari msalah-masalah yang ada dalam E-Gouverment?
4. Bagaimana Penerapan Sistem E-Government?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan mempelajari E-Government agar mahasiswa lebih banyak tahu tentang perkembangan teknologi E-Gouvermentyang sedang berkembang di Indonesia, mengetahui kelemahan dan dapat menyediakan solusi untuk E-Gouverment di Indonesia. E – Government sebagai penerapan IT pada pemerintahan yang bertujuan untuk membuat proses kerja dalam pemerintahan menjadi lebih sederhana, lebih akurat, responsive dan membentuk pemerintahan yang transparan. Dengan E – Government memungkinkan masyarakat luas dapat mengakses semua informasi pemerintah dan layanan melalui sebuah website yang di kelola oleh bagian pemerintahan.
1.4 Manfaat Penulisan
Makalah ini dibuat untuk dapat mengetahui bagaimana sistem E-Government tersebut, dan dapat diakses lebih banyak orang dengan lebih responsif, produktif, efektif dan efisien.
BAB II
PEMBAHASAN
DASAR TEORI
2.1 Pengertian E-Government
E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikaninformasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, sertahal-hal lain yang berkenaan denganpemerintahan.E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk
meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yangdemokratis.
Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang cenderung universal, eGovernment (selanjutnya disingkat e-Gov) sering dideskripsikansecara beragam oleh masing-masingindividu atau komunitas. Hal ini disebabkan berbagai hal :
· Walaupun sebagai sebuah konsep e-Gov memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namunkarena setiap negara memiliki skenario implementasi yang berbeda maka definisi dan ruang lingkup eGov pun menjadi beraneka ragam.
· Spektrum implementasi e-Gov sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknyatugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untukmengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
· Pengertian dan penerapan e-Gov di sebuah negara tidak dapatdipisahkan dengankondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan,sehingga pemahamannya sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan,pandangan politik, dan kondisi eko Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat m unik. Mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam prosespengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritaspengembangan bangsa.
2.2 Manfaat dan Tujuan Pengembangan E-Government
Tujuan pengembangan e-gov adalah pertama, untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yangberbasis(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secaraefektif dan efisien.
Melalui pengembangan e-Gov dilakukan penataan sistemmanajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkanpemanfaatan ICT. Pemanfaatan ICT tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitanyaitu:
a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerjasecara elektronis;
b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayananpublik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayahnegara.
Kedua, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government
diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:
a. Pembentukan jaringaninformasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yangdapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayahIndonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yangterjangkau oleh masyarakat;
b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usahauntuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuatkemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;
c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negaraserta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasidalam perumusan kebijakan Negara;
d. Pembentukan sistem manajemen danproses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layananantar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Adapun manfaat dari pengembangan e-Gov adalah:
a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat,kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensidi berbagai bidang kehidupan bernegara.
b. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumberpendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
c. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepatmenjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagaiperubahan global dan trend yang ada.
d. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalamproses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Dengan kata lain, implementasi e-Gov yang tepat akan secara signifikan
memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, danmasyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu implementasinya di suatu negaratidak dapat ditunda-tunda dan harus pula dilaksanakan secaraserius di bawah suatukepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akanmemberikan keunggulan kompetitif secara nasional.
2.3 Masalah-masalah yang terdapat dalam E-Government
Sebagai negara berkembang, aplikasi e-gov di Indonesia sebenarnya tidak termasuk menggembirakan kendatipun pemerintah sudah berusaha untuk merumuskan banyak peraturan perundangan terkait dengan teknologi informasi. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, misalnya, tampak sekali bahwa aplikasi e-gov Indonesia masih tertinggal. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini, dan tentu saja yang paling menentukan adalah kurang adanya komitmen untuk memperkecil kesenjangan digital kita dengan negara-negara maju disamping faktor infrastruktur dan kondisi geografis yang menyulitkan.
Saat ini sebenarnya perangkat perundangan mengenai e-gov di Indonesia sudah cukup lengkap walaupun dibandingkan dengan negara-negara maju relatif terlambat. Dukungan pemerintah mengenai pentingnya e-gov baru mulai tampak pada awal tahun 1990-an walaupun di sektor swasta sudah banyak pelaku bisnis besar yang menggunakan teknologi dengan konsep e-commerce, e-banking atau tele-marketing.
Berikut ini beberapa masalah yang ada pada e-gov :
1. Kegiatan pejabat pemerintahan yang tidak produktif dengan internet.
a) E-mail.
Belum semua pegawai pemerintah mengenal fasilitas surel (surat elektronik) atau e-mail (electronic mail) dengan baik. Tapi diantara generasi muda yang nanti akan menjadi staff birokrasi publik, e-mail sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Jika dikendalikan dan dipergunakan dengan baik, e-mail memang bisa membuat komunikasi antar-pribadi dan transfer dokumen berjalan sangat cepat dan efisien. Jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan faksimili apalagi surat pos biasa. Namun kegiatan dengan e-mail untuk sekadar menghabiskan waktu atau mengkomunikasikan hal-hal yang tidak relevan dengan pekerjaan tentu akan merugikan. Mengecek e-mail semestinya dibatasi setiap hari hingga dua kali saja, sebelum memulai pekerjaan dan setelah semua pekerjaan selesai.
b) Situs Jaringan Sosial.
Banyak orang yang menghabiskan waktu dengan mengunjungi situs jaringan sosial seperti Friendster, Facebook, MySpace atau Hi5 supaya tetap bisa berhubungan dengan teman sejawat atau keluarga. Masalahnya adalah bahwa semakin banyak orang yang menjadi lupa waktu dengan memanfaatkan jam-jam kantor untuk masuk ke situs ini, bermain, tukar-menukar gambar, dan sebagainya, tanpa perduli dengan kontribusinya pada pekerjaan pokok.
c) Messenger dan Chatting.
Ada banyak kegiatan sosial yang dapat dilakukan melalui Internet walaupun orang-orang di dalamnya sesungguhnya jarang bertemu secara fisik. Selain bicara lewat telepon, orang dapat menggunakan Skype dan tentu saja e-mail. Fasilitas untuk ngobrol secara online sudah semakin biasa dilakukan dengan menggunakan fasilitas di Yahoo!, Google atau MSN Messengers. Terdapat juga ruang ngobrol bagi anak-anak muda berbahasa Inggris yang difasilitasi oleh Habbo. Tetapi banyak orang yang mungkin lupa bertanya pada diri-sendiri: Berapa banyak waktu yang dihabiskan setiap harinya untuk ngobrol lewat dunia maya ini.
2. Faktor Sumber Daya Manusia
Karena e-gov pada awalnya dilaksanakan dengan sistem proyek dan tidak adanya transformasi pengetahuan kepada aparat yang berwenang (bertugas sebagai operator yang mengupdate data), maka setelah proyek tersebut selesai, aparat tersebut kurang mampu untuk mengoperasikan programnya sehingga data yang tersedia tidak update lagi. Kemudian karena kurangnya kesadaran dari beberapa aparat di dinas-dinas setempat, maka aparat yang bertugas sebagai operator yang mengupdate data harus turun sendiri ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.
3. Belum ada pencerahan buat berbagi informasi atau sharing.
Sebagaimana kita ketahui, sangat sulit sekali informasi-informasi krusial dari pemerintahan dapat diakes masyarakat sebab memang masih ada segelintir orang nan tak menginginkan hal-hal nan berbau 'rupiah' dapat diakses oleh orang lain. Maka lihatlah, contoh dalam tender pengadaan barang dan lainnya, banyak sekali pada akhirnya orang pemerintahan nan mendirikan CV guna mengambil proyek misteri itu.
4. Masalah infrastruktur nan belum memadai.
Masalah telekomunikasi di Indonesia ini masih belum memadai sebab memang penyebarannya nan belum merata. Masih banyak daerah-daerah nan belum merata mendapatkan jaringan telepon, dan kalau pun memang ada, mahalnya minta ampun. Sementara, pemerintah sendiri tampaknya masih sangat ragu guna mengeluarkan dana buat menyelesaikan masalah ini.
2.4 Solusi dari masalah-masalah E-Gouvernment
Dari sekian banyaknya hambatan, kekurangan, dan kelemahan dai e-gov di Indonesia yang telah diketahui sebelumnya, terdapat beberapa solusi untuk meminimalisir hambatan tersebut, antara lain :
1. Hambatan SDM.
Perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi. Secara apragmatis hendaknya pelatihan tersebut bersifat “inhouse” di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan literacy yang menyeluruh dikalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse training tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tingi yang ada. Sementara di tingkat pusat perlu diselenggarakan secara sentralisasi dan secara desentralisasi dengan membuat pusat-pusat diklat di lembaga pendidikan milik Depdagri atau Lembaga Pendidikan milik swasta yang bekerjasama dengan Depkominfo, maupun perguruan tinggi. Selain itu diklat ini dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemda yang lebih tahu kebutuhannya sendiri berkaitan dengan implementasi e-gov. Peningkatan SDM pegawai untuk implementasi e-gov perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta. Yang paling penting dan utama untuk disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah perlu diubah pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan e-gov bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya Pada sisi manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan e-gov, baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan Lembaga pemerintah Non Departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani e-gov disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang telah adaagar tidak terjadi kerancuan di dalam pengelolaan dan implementasi e-government di pemerintahan daerah. Hal lain yang perlu diingat, bahwa di dalam manajemen e-gov kepedulian pimpinan baik dalam anggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi adalah penting. Situs web pemda akan kelihatan lebih “cantik” bila bupati dan walikota bukan sekedar nampang fotonya tetapi memberikan akses ruang publik untuk berinteraktif melalui situs web pemda tersebut tanpa diwakilkan oleh admin. Fenomena ini akan menjadikan akuntabilitas pemda beserta jajaran struktur di mata publik. Berdasarkan pengamatan penulis, ada korelasi yang signifikan antara kemajuan penyelenggaraan e-gov dengan IT literacy kepala daerah. Kepala daerah yang memahami dan mengetahui kemampuan teknologi komunikasi dan informasi, umumnya pembangunan e-gov di daerahnya relatif lebih maju dan lebih berprestasi.
2. Hambatan keterbatasan sarana dan prasarana.
Diperlukan suatu solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah pihak. Sebagai contoh misalnya MOU yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak Microsoft yang menuangkan kebijakan bahwa akan dilakukan pemutihan bagi aplikasi software yang “bukan resmi” yang digunakan lembaga pemerintah adalah merupakan terobosan dalam mengatasi infrastruktur yang mahal. Selain itu, secara teknis pihak pemerintah daerah perlu membuat masterplan e-gov yang bisa melibatkan semua satker yang mencakup aspek pembangunan infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, perundang-undangan dan anggaran. Bila di perlukan maka pihak pemda bisa melibatkan pihak ketiga (konsultan) dalam membuat masterplan yang bisa memfasilitasi kebutuhan dan keinginan semua satker. Akan tetapi harus diingat jangan sampai peran konsultan tersebut hanya "menginduk" pada salah satu satker karena tidak menjadikan e-gov komprehensif, selain itu perlu dipertimbangkan pilihan konsultan yang bukan money and bussiness oriented tetapi lebih yang mengutamakan pada profesionalisme kerja. Didalam masterpaln tersebut harus mendahulukan hal-hal yang bersentuhan dan yang memiliki dampak langsung pada publik seperti masalah perizinan, pajak, kependudukan dan sebagainya. Setelah hal tersebut terpenuhi baru dipikirkan hal-hal kebijakan lain yang akan dituangkan dalam implementasi e-gov.
2.5 Perancangan Sistem E-Government.
· Penjelasan alur dari Gambar 1.1 rangkaian E-Government :
Dari pengelolaan informasi berdasarkan alur kerja proses bisnis yang sesuai dengan asas efisiensi dan efektifitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Terbentuklah pengelolaan system informasi di seluruh tingkatan pemerintahan sacara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga penyelengggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunikasi bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju Good Governence. Nah dengan ini E-government tidak dapat dipisahkan dari system informasi dan komunikasi. Terutama pada teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi ini mesti dimanfaatkan secara baik dan benar terutama dibidang pemerintahan. Untuk konsep dasar E-government memerlukan seorang ahli IT dengan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan efektifitas dalam memenuhi kebutuhan warga dan pelayanan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikaninformasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, sertahal-hal lain yang berkenaan denganpemerintahan. Melalui pengembangan e-Gov dilakukan penataan sistemmanajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkanpemanfaatan ICT.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ini, dan tentu saja yang paling menentukan adalah kurang adanya komitmen untuk memperkecil kesenjangan digital kita dengan negara-negara maju disamping faktor infrastruktur dan kondisi geografis yang menyulitkan.
Saat ini sebenarnya perangkat perundangan mengenai e-gov di Indonesia sudah cukup lengkap walaupun dibandingkan dengan negara-negara maju relatif terlambat. Dukungan pemerintah mengenai pentingnya e-gov baru mulai tampak pada awal tahun 1990-an walaupun di sektor swasta sudah banyak pelaku bisnis besar yang menggunakan teknologi dengan konsep e-commerce, e-banking atau tele-marketing.
Terdapat beberapa solusi untuk meminimalisir hambatan yakni perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi, diperlukan suatu solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah pihak.
3.2 Saran
Ada banyak kegiatan pejabat pemerintahan yang tidakproduktifdengan internet. Karena kurangnya tenaga orang IT. Karena e-govpadaawalnya dilaksanakan dengan sistem proyek dan tidak adanya transformasi pengetahuan kepada aparat yang berwenang (bertugas sebagai operator yang mengupdate data), maka setelah proyek tersebut selesai, aparat tersebut kurang mampu untuk mengoperasikan programnya sehingga data yang tersedia tidak update lagi. Terlebih sangat sulit sekali informasi-informasi krusial dari pemerintahan dapat diakes masyarakat sebab memang masih ada segelintir orang nan tak menginginkan hal-hal nan berbau 'rupiah' dapat diakses oleh orang lain
DAFTAR PUSTAKA
http://sisteminformasi.blog.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-pelaksanaan-e-government-di-indonesia/
http://www.binasyifa.com/519/20/27/hambatan-e-government.htm
0 komentar:
Post a Comment